Lentera Pos- Menteri Agama, Nasaruddin Umar, secara tegas membantah isu pungutan liar (pungli) dalam program Safari Wukuf bagi jemaah haji lansia dan risiko tinggi. Pernyataan ini disampaikan langsung dari Makkah, Rabu (11/6), menyusul beredarnya kabar yang menyebut adanya pungutan oleh petugas haji. "Isu pungutan dari jemaah oleh petugas sama sekali tidak benar," tegas Nasaruddin. Ia menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag telah melakukan investigasi dan klarifikasi, bahkan memanggil pihak-pihak terkait.
Namun, cerita di balik isu pungli ini ternyata lebih kompleks. Menurut Nasaruddin, masalah biaya yang dikeluhkan jemaah bukan berasal dari program Safari Wukuf itu sendiri, melainkan terkait dengan layanan badal haji yang dikelola oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), bukan petugas resmi Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). "Badal haji memang memiliki paket biaya, mencakup umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, hingga tawaf ifadah. Jemaah yang ingin menggunakan layanan ini berkomunikasi langsung dengan KBIH terkait biaya," jelasnya.
Layanan Safari Wukuf sendiri, ditegaskan Nasaruddin dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, merupakan program gratis dari pemerintah. Program ini bertujuan memfasilitasi jemaah lansia dan risiko tinggi agar tetap dapat menjalankan wukuf di Arafah, dengan menyediakan armada bus dan pendampingan medis. Jemaah diantar dari hotel transit ke Padang Arafah sesuai jadwal.
Related Post
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPJU) memang mendeteksi indikasi dugaan pungli, namun berdasarkan pengakuan jemaah, pelaku diduga oknum KBIH, bukan petugas resmi pemerintah. Rachmat Tri Fahmi, Tenaga Ahli BPJU, menyatakan akan melakukan klarifikasi lebih lanjut. Hilman Latief menambahkan bahwa biaya tambahan yang mungkin dikeluarkan jemaah umumnya terjadi di luar konteks Safari Wukuf, misalnya untuk jasa dorong kursi roda dari pihak swasta atau KBIH. Komunikasi langsung antara jemaah dan pembimbing dari KBIH atau organisasi lain, menurut Hilman, bisa memicu pengeluaran tambahan yang tidak termasuk dalam program resmi pemerintah. Kejelasan ini diharapkan dapat meredam keresahan jemaah dan memastikan transparansi penyelenggaraan ibadah haji.
Tinggalkan komentar