Geger! KPK Dalami Mulyono, Polri Tak Tolerir Narkoba!

Lentera Pos- Jakarta – Pekan ini, jagat hukum Indonesia kembali diwarnai serangkaian peristiwa penting yang menyita perhatian publik. Dari langkah progresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengurai benang kusut di balik dugaan korupsi restitusi pajak yang menyeret nama Mulyono, hingga deklarasi tegas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan sikap tanpa kompromi terhadap oknum internalnya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ini adalah potret nyata dinamika penegakan hukum yang terus bergerak, mengungkap berbagai lapisan persoalan dari level birokrasi hingga internal aparat.

KPK Menyelisik Rangkap Jabatan Mulyono: Pintu Masuk Skandal Pajak?

KPK kini tengah mengurai benang kusut di balik dugaan korupsi restitusi pajak yang menyeret nama Mulyono, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa fokus utama penyelidikan adalah keterkaitan antara rangkap jabatan Mulyono di belasan perusahaan dengan potensi manipulasi nilai pajak atau adanya benturan kepentingan yang merugikan negara. Apakah praktik rangkap jabatan ini menjadi modus operandi baru dalam kejahatan pajak? Pertanyaan ini menjadi krusial, mengingat implikasi luasnya terhadap integritas sistem perpajakan. Sementara itu, penanganan aspek etik Mulyono telah diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan, menandakan adanya pemisahan antara ranah pidana dan disipliner.

Polri Bersih-bersih Internal: Sinyal Perang Terhadap Narkoba

Di sisi lain, institusi Polri menunjukkan komitmen baja dalam membersihkan tubuhnya dari oknum-oknum yang mencoreng citra penegak hukum. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, dengan tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan respons konkret menyusul penetapan tersangka terhadap Kapolres Bima Kota nonaktif, AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam dugaan kepemilikan narkoba. Polri, sebagai garda terdepan pemberantasan kejahatan luar biasa seperti narkotika, menegaskan bahwa integritas internal adalah harga mati. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi setiap anggota untuk menjauhi jerat barang haram tersebut. Apakah ini awal dari pembersihan internal yang lebih masif?

Sorotan Lain: Dari Ketertiban Ramadhan hingga Misteri Penembakan

Selain dua isu besar tersebut, beberapa peristiwa hukum lain turut mewarnai pemberitaan. Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengambil langkah proaktif dengan menerapkan penutupan tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini, yang merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karawang, bertujuan menciptakan suasana kondusif dan menghormati kekhusyukan ibadah.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bergerak cepat menjangkau kasus dugaan perdagangan anak di Tamansari, Jakarta Barat, yang melibatkan balita berusia 3 dan 5 tahun serta dua bayi berusia 5-6 bulan. Wakil Ketua LPSK, Antonius P. S. Wibowo, menyatakan bahwa koordinasi intensif dengan Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Barat telah dilakukan sejak 11 Februari, demi memastikan pemenuhan hak dan perlindungan komprehensif bagi para korban yang sangat rentan.

Di Pekalongan, misteri masih menyelimuti kasus penembakan terhadap Amat Muzakhim (56), suami dari Anggota DPRD Jawa Tengah, Nur Fatwah. Polres Pekalongan masih terus mendalami insiden yang terjadi pada Sabtu (14/2) malam tersebut. Proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian kini sedang dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng untuk mengungkap jenis dan kalibernya. Siapa dalang di balik insiden keji ini dan apa motifnya? Jawabannya masih dinanti dari hasil penyelidikan mendalam.

Berbagai kasus ini, dari dugaan korupsi di sektor pajak, pelanggaran narkoba di tubuh kepolisian, upaya menjaga ketertiban sosial, hingga perlindungan korban kejahatan serius dan pengungkapan kasus kriminal, menggambarkan spektrum tantangan hukum yang dihadapi bangsa ini. Komitmen dan langkah nyata dari berbagai lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.

---