Lentera Pos- Provinsi Bali resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir yang telah diberlakukan sejak Rabu, 10 September 2025 lalu. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Bali, Wayan Koster, mempertimbangkan kondisi terkini yang menunjukkan perbaikan signifikan pasca banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengumumkan pencabutan status tersebut efektif per 17 September 2025.
Meskipun status tanggap darurat telah dicabut, Teja menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti sampai di sini. Pemprov Bali berkomitmen untuk melanjutkan layanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak dan mempercepat proses pemulihan. Bantuan akan difokuskan pada para pedagang pasar yang mengalami kerugian, perbaikan rumah warga yang rusak, serta pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum. Kerja sama yang erat antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan upaya pemulihan ini.
Selama masa tanggap darurat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 18 jenazah korban banjir di Denpasar, Jembrana, dan Gianyar. Upaya pencarian terhadap tiga korban hilang di Kabupaten Badung masih terus dilakukan, sementara pencarian satu korban hilang di Denpasar telah dihentikan.
Related Post
Meskipun situasi sudah membaik, BPBD Bali tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi. Masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan potensi bahaya di lingkungan sekitar dan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko bencana. Pencabutan status tanggap darurat ini menandai babak baru dalam penanganan pascabencana, beralih dari fase darurat ke fase pemulihan dan rekonstruksi. Langkah selanjutnya akan difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Keberhasilan upaya pemulihan ini akan menjadi bukti nyata dari ketangguhan masyarakat Bali dalam menghadapi bencana alam. Peran serta semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, sangat krusial dalam memastikan proses pemulihan berjalan lancar dan efektif.
Tinggalkan komentar