Lentera Pos- Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa isu krusial batas wilayah daerah akan menjadi fokus utama dalam agenda retret gelombang kedua kepala daerah. Retret yang berlangsung di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, mulai 23-26 Juni 2025 ini, melibatkan 86 kepala daerah. Satu peserta absen karena alasan kesehatan.
Menurut Bima Arya, materi tentang penegasan batas wilayah, mulai dari tingkat desa hingga penyelesaian sengketa antar daerah, akan disampaikan langsung oleh Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Syafrizal. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mencegah potensi konflik di masa mendatang. "Dirjen Adwil akan menjelaskan detail tentang batas-batas desa yang masih belum tuntas, mekanisme penyelesaian sengketa wilayah, termasuk proses penarikan garis batas dan konfirmasi wilayah," jelas Bima kepada wartawan, Minggu (22/6).
Retret yang dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini, sangat relevan dengan situasi terkini. Belum lama ini, Indonesia dihebohkan oleh sengketa empat pulau—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—yang sempat dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan Kepmendagri. Namun, setelah penolakan keras dari masyarakat dan pemerintah Aceh, serta ditemukannya dokumen tahun 1992 yang mendukung klaim Aceh, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengembalikan keempat pulau tersebut ke Aceh.
Related Post
Selain kasus tersebut, sengketa batas wilayah lainnya juga masih menjadi perhatian, seperti sengketa 13 pulau di Jawa Timur antara Trenggalek dan Tulungagung yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Retret ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa batas wilayah, sehingga konflik serupa dapat dihindari di masa depan. Dengan demikian, integrasi dan stabilitas nasional dapat terjaga. Para kepala daerah diharapkan mampu membawa solusi konkret bagi permasalahan di daerah masing-masing.
Tinggalkan komentar