Lentera Pos- Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kembali memanggil Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng. Pemeriksaan yang dilakukan pada Rabu (11/6) ini, menurut Ahok, bertujuan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik terkait kasus yang sudah diselidiki sejak Maret tahun lalu. Dalam keterangan singkatnya melalui pesan singkat, Ahok menegaskan kehadirannya untuk membantu penyidik memperkuat kasus agar tidak kalah di persidangan. Pernyataan Ahok ini menimbulkan spekulasi baru terkait perannya dalam kasus tersebut.
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tertanggal 27 Juni 2016. Lenterapos.com melaporkan, fokus penyidikan tertuju pada proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015, yang diduga melibatkan suap dan merugikan negara hingga Rp649,89 miliar. Dua tersangka telah ditetapkan, yaitu mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Sukmana, dan pihak swasta, Rudy Hartono Iskandar. Keduanya diduga terlibat korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun. Mereka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kehadiran Ahok dalam pemeriksaan kali ini, menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai interpretasi. Apakah pemeriksaan ini mengindikasikan adanya keterlibatan Ahok yang lebih dalam dari sekadar keterangan saksi? Atau, apakah ini hanya upaya penyidik untuk memperkuat bukti demi menjerat para tersangka yang sudah ditetapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang menanti jawaban. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan bagaimana peran Ahok di dalamnya akan terungkap. Proses hukum yang sedang berjalan menjanjikan kejutan baru yang akan menguak fakta sebenarnya di balik kasus korupsi rusun Cengkareng ini. Langkah Kortas Tipikor untuk kembali memeriksa Ahok menunjukkan komitmen mereka untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi dan memastikan keadilan ditegakkan.
Tinggalkan komentar