Lentera Pos- Hasil survei terbaru Ethical Politics mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang cukup mencengangkan. Sebanyak 77,73 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Pemprov secara umum, sementara sisanya, 22,27 persen, mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Data ini memberikan gambaran positif, namun juga menyoroti area yang perlu mendapat perhatian lebih.
Survei yang dilakukan pada 19-26 Mei 2024 melibatkan 1.280 partisipan dengan metode stratified random sampling, memiliki margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Analisis lebih lanjut mengungkap tingkat kepuasan yang beragam berdasarkan aspek kinerja. Kemampuan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam menyerap aspirasi publik mendapat apresiasi tinggi, dengan 78,12 persen responden menyatakan puas. Komitmen mereka yang dijanjikan saat kampanye juga mendapat nilai positif, yakni 76,41 persen. Namun, transparansi anggaran masih menjadi titik lemah, dengan tingkat kepuasan hanya mencapai 67,9 persen.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menjelaskan bahwa hasil survei menunjukkan aspirasi publik yang terserap selama Pilkada telah direalisasikan. Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan yang tinggi terhadap program-program unggulan. Program pemutakhiran Kartu Jakarta Pintar (KJP) misalnya, mendapat apresiasi luar biasa dengan 92,61 persen responden menyatakan puas. Program CCTV di pemukiman dan program gratis masuk Ancol serta TMII juga mendapat respon positif, meskipun persentasenya lebih rendah. Di sisi lain, program pengendalian inflasi pangan menjelang Idulfitri menunjukan tingkat kepuasan terendah, yaitu 73 persen.
Related Post
Survei ini juga mengukur tingkat pengetahuan responden terhadap program-program unggulan Pemprov DKI. Program pemutakhiran KJP menjadi yang paling dikenal (45 persen), diikuti program CCTV (39 persen) dan program wisata gratis (38,05 persen). Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara popularitas program dan tingkat kepuasan publik, yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta.
Perbandingan dengan hasil survei lain, seperti survei Litbang Kompas yang sebelumnya menunjukkan 57 persen responden puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta, menunjukkan adanya perbedaan angka yang perlu dikaji lebih lanjut terkait metodologi dan cakupan survei masing-masing. Namun, secara umum, kedua survei menunjukkan tren positif terkait kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Temuan ini menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan transparansi, khususnya dalam hal transparansi anggaran dan pengendalian inflasi.
Tinggalkan komentar