Lentera Pos- Universitas Gadjah Mada (UGM) secara tegas membatalkan izin penggunaan University Club (UC) Hotel untuk acara peluncuran buku "Jokowi’s White Paper" karya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tiffauzia Tiyassuma. Acara yang semula dijadwalkan bertajuk ‘Kado Tercantik 80 Tahun Indonesia Merdeka’ dan akan dilangsungkan Senin (18/8) pukul 14.00 WIB itu, mendadak dibatalkan oleh pihak UGM. Roy Suryo sendiri sempat mengumumkan pembatalan tersebut melalui pesan broadcast WhatsApp, menuding adanya pihak-pihak yang mengganggu acara tersebut.
Pihak UGM, melalui juru bicara I Made Andi Arsana, memberikan klarifikasi resmi. Pembatalan izin, menurut Made, dilandasi dua alasan utama: prosedural dan politis. Secara prosedural, proses pemesanan ruang di UC Hotel dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemesanan yang dilakukan atas nama Aida pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, menyatakan acara sebagai "Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80", jauh berbeda dengan acara peluncuran buku yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan Aida terlalu minim detail dan berubah-ubah, bahkan pihak yang disebut akan melakukan konfirmasi dari pihak UGM tidak pernah muncul. Dana DP yang telah ditransfer pun dikembalikan.
Lebih lanjut, Made menjelaskan bahwa aspek politis juga menjadi pertimbangan utama. UGM menilai acara peluncuran buku "Jokowi’s White Paper" berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kontroversi mengingat nuansa politis yang kental terkait dengan Presiden Joko Widodo. UGM, sebagai lembaga pendidikan, menganggap tidak perlu terlibat dalam isu-isu yang berpotensi memecah belah.
Meskipun demikian, UGM menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan pertukaran gagasan yang sehat. Namun, acara Roy Suryo cs dinilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi sejak awal proses perencanaan. Ironisnya, acara tersebut akhirnya tetap berlangsung, namun di lokasi yang berbeda, yakni di sebuah coffee shop di kompleks UC Hotel, bukan di Ruang Nusantara seperti yang direncanakan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penggunaan fasilitas kampus, serta implikasi politis yang lebih luas. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan dalam penyelenggaraan acara publik, terutama yang melibatkan figur publik dan isu-isu sensitif. Ke depan, UGM perlu memperketat prosedur peminjaman fasilitas untuk mencegah insiden serupa.
Tinggalkan komentar