Lentera Pos- Panggung politik nasional pada Minggu (22/2) kemarin diwarnai beragam dinamika, mulai dari manuver diplomasi Presiden Prabowo Subianto di kancah global hingga sorotan tajam terhadap situasi keamanan di Tanah Papua yang tak kunjung mereda. Peristiwa-peristiwa ini tak hanya mencerminkan geliat kebijakan pemerintah, tetapi juga menyingkap kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa.
Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) melalui Ketua Umumnya, Addin Jauharudin, secara khusus menggarisbawahi peran strategis Presiden Prabowo Subianto dalam forum Badan Perdamaian (BoP). Langkah ini dinilai sebagai strategi diplomasi yang tenang namun berprinsip teguh, menempatkan Indonesia sebagai "jembatan" dialog di tengah polarisasi dunia. Addin menjelaskan, BoP adalah arena penting bagi para pemimpin global untuk merumuskan resolusi konflik, menjaga stabilitas, dan mencari solusi kemanusiaan. Dalam forum prestisius tersebut, Indonesia hadir bukan dengan retorika keras, melainkan dengan pesan damai yang jelas: perdamaian adalah perjuangan kolektif.
Senada dengan itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyampaikan apresiasi mendalam. Baginya, keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan langkah konkret dan maju dalam upaya membebaskan Palestina dari cengkeraman Israel. Muzani menyatakan kebanggaannya atas keberanian Presiden Prabowo dalam berdiplomasi terkait isu sensitif ini, melihatnya sebagai terobosan yang mampu mengangkat citra Indonesia di mata internasional. "Ini adalah upaya diplomasi yang luar biasa," tegas Muzani, mengisyaratkan potensi besar Indonesia dalam arsitektur perdamaian global.
Related Post
Di sisi lain, dinamika internal parlemen juga menarik perhatian. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, melalui Ketuanya Nazaruddin Dek Gam, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengangkatan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dek Gam menjelaskan bahwa Sahroni telah menyelesaikan masa sanksinya, sehingga kini dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai pimpinan komisi. Proses ini, menurutnya, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menepis spekulasi yang mungkin muncul terkait statusnya.
Sementara itu, perhatian serius tertuju pada Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kecepatan Pemkab Yahukimo dalam menstabilkan keamanan dan memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal menjadi contoh positif. Ribka menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Namun, kontras dengan apresiasi ini, suara keprihatinan mendalam justru datang dari Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Raja Ampat. Ketua BMP RI Raja Ampat, Herman Dimara, mengingatkan bahwa situasi keamanan di Tanah Papua masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Ia menyoroti dampak insiden kekerasan yang terus terjadi di sejumlah wilayah konflik, yang secara tragis menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan masyarakat sipil. Dimara mengungkapkan keprihatinannya, "Dalam kurun waktu yang panjang, bahkan hampir setiap bulan, korban terus berjatuhan. Yang menjadi korban justru masyarakat sipil yang tidak memahami persoalan yang terjadi di Tanah Papua." Pernyataan ini menjadi pengingat pahit akan tantangan keamanan yang persisten, menuntut solusi komprehensif yang belum sepenuhnya terjawab.
Tinggalkan komentar