lenterapos.com – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tengah menjadi sorotan tajam dalam upaya pemerintah memperketat tata kelola sumber daya alam di tanah air. Sebagai entitas yang memegang peran krusial, keberhasilan lembaga ini tidak boleh hanya dinilai dari aspek profit semata, melainkan dari sejauh mana efektivitasnya dalam menutup celah kebocoran ekspor yang selama ini merugikan negara.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, memberikan catatan kritis mengenai arah kebijakan DSI ke depan. Menurutnya, indikator utama kesuksesan DSI terletak pada kemampuannya dalam memperkuat sistem pengawasan, menjamin transparansi setiap transaksi, serta memastikan seluruh nilai ekspor tercatat secara akurat dan presisi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat komoditas yang dikelola mencakup sektor-sektor vital dengan nilai ekonomi yang sangat fantastis.
Saat ini, cakupan komoditas yang berada di bawah radar pengawasan DSI meliputi batu bara, minyak sawit (CPO), hingga ferro alloy. Ketiga komoditas ini merupakan tulang punggung pendapatan negara, namun juga menjadi sektor yang paling rentan terhadap praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Herry menekankan bahwa besarnya nilai perdagangan pada komoditas tersebut menuntut adanya sistem deteksi dini yang canggih untuk mengidentifikasi setiap bentuk penyimpangan transaksi.
Related Post
Lebih lanjut, Herry memperingatkan agar DSI tidak terjebak dalam orientasi bisnis murni. Ia mengingatkan ada risiko besar jika DSI justru lebih fokus mengejar keuntungan layaknya perusahaan eksportir konvensional, sehingga melupakan mandat utamanya sebagai pengawas. Jika orientasi bisnis menjadi terlalu dominan, dikhawatirkan tujuan awal pembentukannya untuk menekan kebocoran ekspor justru akan tergeser.
"Jangan sampai DSI sibuk membangun diri sebagai perusahaan eksportir, sementara masalah kebocoran dan lemahnya pengawasan transaksi tidak kunjung selesai. DSI harus fokus pada penegakan tata kelola ekspor, bukan malah berlomba menjadi pelaku usaha di pasar internasional," tegas Herry dalam keterangan resminya di Jakarta.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data dalam sistem ekspor satu pintu. DSI diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai data krusial, mulai dari detail transaksi ekspor, nilai penjualan riil, volume komoditas yang dikirim, hingga fluktuasi harga di pasar internasional.
Dengan integrasi data yang kuat, pemerintah dapat dengan mudah mendeteksi adanya anomali harga maupun volume. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir praktik-praktik ilegal seperti under-invoicing (pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari aslinya) dan transfer pricing yang selama ini menjadi modus utama dalam mengurangi penerimaan negara. Melalui pengawasan yang ketat dan transparan, diharapkan kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran rakyat.
Tinggalkan komentar