lenterapos.com – Kabar miring yang santer beredar di jagat maya, menuding adanya pertemuan rahasia Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk mengawasi gerak-gerik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, kini ditepis keras. Partai Gerindra melalui juru bicaranya menegaskan bahwa narasi tersebut sama sekali tidak berdasar dan cenderung memecah belah. Tudingan ini memicu respons tegas dari internal partai yang merasa difitnah.
Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, tampil ke publik untuk meluruskan fakta. Ia secara gamblang menyatakan bahwa isu yang viral di berbagai platform media sosial itu murni rekayasa dan jauh dari kebenaran. Menurut Bambang, yang selalu aktif mengikuti dan bahkan turut memimpin setiap agenda rapat Fraksi Gerindra, tidak pernah sekalipun ada pembahasan terkait instruksi untuk memantau aktivitas Gibran Rakabuming Raka. Pernyataannya ini sekaligus membantah tudingan bahwa Ketua Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, memimpin rapat dengan agenda sensitif tersebut.

Lebih lanjut, Bambang Haryadi menjelaskan fokus utama diskusi internal Fraksi Gerindra justru berpusat pada kepentingan rakyat. Para anggota dewan dari Gerindra diinstruksikan untuk secara aktif memantau kondisi perekonomian masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Perhatian khusus diberikan pada ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, seperti pangan dan sembako. Tujuan instruksi ini adalah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang ada, serta mengawal agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran hingga ke pelosok negeri.

Related Post
Gerindra menegaskan komitmen penuhnya untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bambang Haryadi menekankan bahwa hubungan antara Prabowo dan Gibran sangat harmonis dan solid, jauh dari kesan adanya friksi atau kebutuhan untuk saling mengawasi. Ia menilai, kabar bohong semacam ini tidak hanya tidak akurat, tetapi juga berpotensi memprovokasi dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.
Menyikapi penyebaran informasi yang tidak benar ini, Fraksi Gerindra menyatakan menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyajikan berita yang faktual dan akurat. Oleh karena itu, Gerindra tidak akan segan untuk menempuh jalur hukum, termasuk melayangkan somasi, kepada pihak-pihak yang menyebarkan tudingan palsu dan fitnah yang merugikan nama baik partai dan para kadernya. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga integritas dan memastikan informasi yang beredar di publik adalah kebenaran.








Tinggalkan komentar