Lentera Pos- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melontarkan kritik terhadap rencana Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny. Menurut Lasarus, sebelum membahas perbaikan, pemerintah seharusnya fokus pada investigasi mendalam terkait penyebab insiden yang menimpa ponpes tersebut dan mencari pihak yang bertanggung jawab.
Lasarus menekankan pentingnya mengungkap akar masalah sebelum mengambil langkah perbaikan. "Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10). Ia khawatir, jika penyebab insiden tidak diungkap, kejadian serupa bisa terulang di masa depan dan membebani APBN.

Meskipun Lasarus mengakui bahwa banyak ponpes yang dibangun dengan dana APBN, ia menilai kasus Ponpes Al Khoziny memerlukan pertimbangan khusus. "Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu. Bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini," tegasnya.

Related Post
Lebih lanjut, Lasarus menyatakan, "Jadi menurut saya ini perlu dikaji ulang. Dikaji ulang, diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu saja belum diungkap gitu," tuturnya. Ia mendesak agar pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum memutuskan penggunaan APBN untuk perbaikan.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny. Menurutnya, perhitungan menunjukkan bahwa membangun ulang dari nol lebih efisien dibandingkan memperbaiki bangunan yang ada. Dody menyebutkan bahwa anggaran pembangunan akan diupayakan dari APBN, meskipun peluang bantuan dari pihak swasta juga terbuka.
"Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuman dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," jelas Dody. Ia menambahkan bahwa idealnya, anggaran untuk ponpes berada di bawah Kementerian Agama, namun karena situasi darurat yang terjadi di Ponpes Al Khoziny, Kementerian PU akan turut serta dalam penanganan. "Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk," katanya.
Tinggalkan komentar