Lentera Pos- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar aksi besar-besaran di Pati, Jawa Tengah, meskipun Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Koordinator aksi, Teguh Istyanto, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang diperkirakan akan diikuti oleh 100 ribu orang ini bukan hanya soal PBB. Kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan Bupati Sudewo telah memicu amarah yang meluap.
Teguh menjabarkan beberapa kebijakan kontroversial yang menjadi pemicu aksi ini, di antaranya kebijakan lima hari sekolah yang berdampak pada guru honorer, regrouping sekolah yang mengakibatkan pengurangan tenaga pengajar, dan yang paling menyulut emosi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo. PHK massal ini dilakukan dengan dalih efisiensi, tanpa pesangon dan tali asih, menimbulkan gejolak sosial yang signifikan.
Salah satu eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo Pati, Ruha, yang telah mengabdi selama 20 tahun, mengungkapkan kekecewaannya. Ia dan 220 rekan lainnya di-PHK pada 1 Juli 2025 tanpa kompensasi. Ironisnya, setelah PHK massal tersebut, rumah sakit justru membuka lowongan baru untuk karyawan honorer BLUD, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak, mencapai 330 orang. Hal senada disampaikan Roni, eks karyawan honorer lainnya yang juga telah mengabdi selama dua dekade. Mereka merasa kebijakan Bupati Sudewo tidak adil dan merugikan para pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi.
Related Post
Gelombang dukungan terhadap aksi demonstrasi terus mengalir. Ribuan kardus air mineral telah terkumpul sebagai donasi dari masyarakat untuk mendukung aksi pada 13 Agustus 2025. Teguh memperkirakan jumlah peserta demo akan mencapai 100 ribu orang, mewakili aspirasi masyarakat Pati yang menginginkan perubahan.
Menanggapi aksi ini, Bupati Sudewo sempat menuding adanya kepentingan politik di balik demonstrasi tersebut. Namun, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo terkait rencana kenaikan PBB dan memerintahkannya untuk membatalkan kebijakan tersebut. Sudaryono menekankan pentingnya responsivitas pemerintah terhadap keluhan rakyat dan mengajak masyarakat Pati untuk menjaga kondusifitas menjelang HUT ke-78 RI.
Aksi demonstrasi di Pati ini menjadi sorotan karena menyoroti isu yang lebih luas dari sekadar kenaikan PBB. Nasib para eks karyawan honorer RSUD, kebijakan pendidikan, dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan lokal menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bagaimana kelanjutan aksi ini dan respon pemerintah daerah akan menjadi perhatian publik selanjutnya. Apakah tuntutan masyarakat akan dipenuhi? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar