Lentera Pos- Mantan penyidik KPK, Mochamad Praswad Nugraha, mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Menurutnya, praktik ini bukan hanya merusak iklim usaha dan membebani pengusaha kecil, tetapi juga berpotensi fatal: membahayakan nyawa pekerja.
Praswad, yang juga menjabat sebagai Ketua Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (SEA Actions), menekankan bahwa kompromi terhadap standar keselamatan akibat sertifikasi yang tidak sah dapat menimbulkan bencana. Biaya ilegal yang ditanggung pengusaha, seringkali dikemas sebagai "biaya percepatan" atau "biaya konsultasi," menciptakan lingkaran setan yang mengancam keberlangsungan usaha, khususnya usaha kecil menengah. Ia menyebut praktik ini sebagai penyakit akut yang menggerogoti industri nasional.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dugaan pemerasan ini terjadi di level tinggi pemerintahan, menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Praswad mengingatkan bahwa keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus korupsi kerap menimbulkan intervensi hukum. Oleh karena itu, independensi KPK dalam mengusut kasus ini akan diuji secara ketat.
Related Post
Pengalaman Praswad dalam menangani kasus korupsi serupa menunjukkan bahwa uang hasil pemerasan tidak hanya dinikmati oleh oknum pejabat, tetapi seringkali digunakan untuk kepentingan politik atau tujuan terselubung lainnya. OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK terhadap Ebenezer dan sepuluh orang lainnya, beserta penyitaan sejumlah kendaraan dan uang miliaran rupiah, merupakan langkah tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada pasca-OTT: seberapa jauh KPK dapat mengungkap jaringan, mengembangkan kasus hingga ke akarnya, dan menolak intervensi, dengan menegakkan prinsip equality before the law.
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka. Konferensi pers terkait kronologi penangkapan dan konstruksi perkara akan segera disampaikan. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap proses perizinan dan sertifikasi, khususnya di sektor yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. Keberhasilan KPK mengungkap jaringan dan motif di balik kasus ini akan menjadi tolok ukur kredibilitas lembaga antirasuah tersebut. Publik menantikan transparansi dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Tinggalkan komentar