Lentera Pos- Sidang praperadilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, akan segera digelar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan Jumat, 3 Oktober 2025 sebagai hari pertama persidangan dengan nomor perkara 119/Pid.Pra/2025/PN JKT. SEL. Informasi ini terungkap melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan pada Selasa (23/9). Perkara ini berfokus pada sah atau tidaknya penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.
Kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, mengajukan praperadilan pada Selasa (23/9). Ia mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka kliennya, dengan alasan kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hana menekankan pentingnya audit kerugian negara yang sah, yang seharusnya dilakukan oleh BPK atau BPKP, sebagai dasar penetapan tersangka. Ia menyatakan bahwa jika penetapan tersangka tidak sah, maka penahanan pun otomatis tidak sah. Meskipun Hana enggan membeberkan detail argumen hukum lainnya, ia memastikan akan diuraikan secara lengkap di persidangan.
Kasus ini melibatkan empat tersangka lainnya: Mulyatsyah (Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021), Sri Wahyuningsih (Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021), Jurist Tan (mantan stafsus Nadiem Makarim yang masih buron), dan Ibrahim Arief (mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek). Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,98 triliun, yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menggeledah apartemen Nadiem dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
Related Post
Sidang praperadilan Nadiem Makarim ini dipastikan akan menjadi sorotan publik. Pertanyaan mengenai keabsahan proses hukum yang ditempuh Kejaksaan Agung, serta potensi implikasi politik dari kasus ini, akan menjadi fokus utama. Apakah bukti-bukti yang diajukan Kejaksaan Agung cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Nadiem? Dan bagaimana dampaknya terhadap citra pemerintahan sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab seiring berjalannya persidangan. Publik pun menantikan bagaimana strategi hukum yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak dalam upaya pembuktian di pengadilan. Akankah terungkap fakta-fakta baru yang mengejutkan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar