Lentera Pos- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan resmi terkait rencana TNI untuk mengambil langkah hukum terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Dalam wawancara di Makassar, Rabu (10/9), Yusril menyatakan, "Itu kasus lain. Kita akan jawab nanti. Ada masalah di internal TNI, dan mereka telah berkonsultasi dengan Polri. Kita lihat perkembangannya."
Sikap hati-hati Yusril terlihat jelas. Ia menegaskan bahwa kementeriannya baru akan bertindak setelah menerima laporan resmi dari pihak TNI. "Nanti laporannya akan disampaikan kepada kami dan Kementerian Hukum, serta Kementerian Koordinator yang menangani masalah hukum," jelasnya. Yusril menambahkan, jika TNI resmi mempolisikan Ferry Irwandi, kementerian akan menganalisis kasus dan memberikan saran penyelesaian. "Kita akan analisis dan memberikan saran bagaimana menyelesaikannya," tegasnya.
Sebelumnya, Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, dan Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah telah melakukan konsultasi dengan Polda Metro Jaya pada Senin (8/9) terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi berdasarkan hasil patroli siber. Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/2024 yang menyatakan pencemaran nama baik tidak dapat dilaporkan oleh institusi. Hal ini membuat TNI akan mempertimbangkan langkah hukumnya secara cermat.
Related Post
Di sisi lain, Yusril juga menanggapi desakan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait demonstrasi yang berujung kerusuhan bulan September lalu. Ia menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah hukum konkret, sehingga pembentukan TPF dinilai tidak mendesak. "Langkah hukum yang harus ditempuh, dan semua sudah bergerak," ujarnya. Yusril menambahkan bahwa Polda Metro Jaya telah mengamankan dan menahan 68 orang terkait kerusuhan tersebut, dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pernyataan ini menunjukkan pemerintah lebih memilih jalur hukum yang tegas dan terukur. Kejelasan langkah pemerintah ini menjadi poin penting yang perlu dipantau perkembangannya. Apakah strategi ini akan efektif dan mampu meredam potensi konflik lebih lanjut? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar