Lentera Pos- Pemerintah tengah bergulat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemisahan pemilu lokal dan nasional pada 2029. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan pemerintah masih melakukan kajian mendalam atas putusan tersebut. "Setelah pemetaan tuntas, kami akan berdiskusi dengan DPR untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya di kompleks parlemen, Senin (7/7). Proses ini, ditekankannya, masih panjang dan kompleks.
Meskipun demikian, Budi Gunawan mengakui putusan MK memiliki implikasi luas. Kajian pemerintah mencakup berbagai aspek, mulai dari penyesuaian anggaran negara, revisi regulasi, hingga mitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah melakukan rapat membahas putusan MK yang dibacakan pada 26 Juni lalu, namun belum ada pernyataan resmi terkait hasil rapat tersebut.
Putusan MK yang tertuang dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diajukan Perludem, mengabulkan sebagian permohonan pemohon. MK memutuskan pemilu daerah harus digelar minimal dua tahun, maksimal dua setengah tahun setelah pemilu nasional (Pilpres, Pileg, dan Pilpar). Hal ini memicu perdebatan sengit di kalangan elit politik.
Related Post
Kompleksitas putusan ini terlihat jelas dari berbagai reaksi. Fraksi-fraksi di DPR, kecuali NasDem, masih enggan menyatakan sikap tegas. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengakui dilema implementasi putusan tersebut. Potensi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hingga 7,5 tahun berbenturan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan. Rifqinizami menekankan perlunya kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi dalam upaya implementasi putusan MK. Ia memperingatkan bahaya "merekayasa konstitusi" jika upaya penyesuaian undang-undang justru mengabaikan norma dasar negara.
Perdebatan ini akan terus berlanjut, dan menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana pemerintah dan DPR akan menyelesaikan persoalan ini dan menghindari potensi konflik hukum? Pertanyaan ini menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan nasional dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Kejelasan arah kebijakan pemerintah dalam waktu dekat sangat dinantikan. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah dan DPR akan menjadi penentu stabilitas politik dan hukum ke depan.
Tinggalkan komentar