Lentera Pos- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti polemik empat pulau yang sempat memicu ketegangan antara Aceh dan Sumatera Utara. Menurutnya, kasus ini menjadi preseden buruk dan pelajaran berharga bagi pemerintah pusat. Peristiwa ini, yang pertama terjadi sejak perjanjian damai Helsinki 2005, mengungkap kelemahan komunikasi dan koordinasi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait Aceh. JK menekankan pentingnya konsultasi dan persetujuan Pemerintah Aceh sesuai Perjanjian Helsinki, yang sayangnya diabaikan dalam kasus pemindahan empat pulau tersebut. "Harusnya ada sepengetahuan dan persetujuan Pemerintah Aceh," tegas JK.
Wali Nanggroe Aceh ke-9, Malik Mahmud Alhaythar, turut menyuarakan keprihatinannya. Beliau mengungkapkan potensi konflik horizontal yang mengancam jika masalah ini tidak ditangani dengan bijak. "Perang suku antara Sumatera Utara dan Aceh bisa terjadi, dan itu akan sangat sulit diredam," ungkapnya dengan nada khawatir. Beliau menggambarkan dampak yang sangat serius, bahkan berpotensi memecah belah Indonesia.
Namun, suasana tegang tersebut akhirnya mereda. Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang dinilai bijaksana dengan mengembalikan empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, menyatakan keputusan tersebut diambil setelah rapat terbatas yang dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan ini, berdasarkan dokumen pemerintah, secara administratif menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh.
Related Post
Kejadian ini menyoroti perlunya pemerintah pusat untuk lebih sensitif dan proaktif dalam melibatkan Pemerintah Aceh dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada provinsi tersebut. Ketegasan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan masalah ini patut diapresiasi, sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah ke depannya agar kejadian serupa tidak terulang. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga harmoni dan stabilitas nasional di tengah keragaman wilayah dan budaya di Indonesia. Semoga peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat dialog dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, demi menjaga keutuhan NKRI.
Tinggalkan komentar