Lentera Pos- Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diajukan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR, hingga kini masih menjadi teka-teki. Hampir sebulan berlalu sejak surat tersebut dilayangkan pada 3 Juni lalu, belum ada kejelasan sikap resmi dari lembaga legislatif. Momentum krusial kini tiba seiring dibukanya masa sidang DPR setelah libur Idul Adha. Paripurna DPR hari ini, Selasa (24/6), diprediksi menjadi panggung penentu nasib surat kontroversial tersebut.
Sejumlah pihak mendesak DPR dan MPR untuk merespon secara formal usulan pemakzulan ini. Komaruddin Watubun, anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, menyatakan perlunya sikap resmi dari kedua lembaga tersebut, baik menerima maupun menolak usulan tersebut. Sikap resmi ini, menurutnya, harus diwujudkan melalui pernyataan sikap masing-masing fraksi di Paripurna. Jika disetujui mayoritas, usulan ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi.
Ironisnya, sejak surat tersebut dilayangkan, pimpinan DPR dan MPR terkesan enggan berkomentar. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum sempat membaca isi surat karena masa reses. Hal senada disampaikan Ketua MPR, Ahmad Muzani. Bahkan, rapat paripurna pembukaan masa sidang III 2024-2025 yang dijadwalkan hari ini, hanya beragenda tunggal: pidato Ketua DPR Puan Maharani. Tidak ada indikasi pembahasan surat usulan pemakzulan Gibran dalam agenda tersebut.
Related Post
Surat pemakzulan itu sendiri menuduh Gibran melanggar hukum dan etika publik, serta mendesak proses pemakzulan berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Surat tersebut diklaim ditandatangani ratusan purnawirawan TNI berpangkat tinggi.
Sikap fraksi-fraksi di DPR pun beragam. Ketua Fraksi Golkar, Sarmuji, menyatakan penolakan tegasnya, menganggap Gibran terpilih secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran yang layak dimakzulkan. Sementara itu, tanggapan dari fraksi-fraksi lain masih minim, hingga berita ini diturunkan. Lentera Pos telah berupaya menghubungi pimpinan fraksi-fraksi lain, namun belum mendapatkan respons.
Pertanyaannya, akankah Paripurna DPR hari ini memberikan titik terang atas polemik ini? Ataukah nasib surat usulan pemakzulan Gibran akan kembali menggantung, menunggu momentum selanjutnya? Publik menanti jawabannya.
Tinggalkan komentar