Lentera Pos- Aksi May Day 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/5), tidak hanya diwarnai sorak-sorai, namun juga dipenuhi tuntutan keras dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Ribuan buruh dari berbagai sektor menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi buruh Indonesia yang dinilai semakin terpuruk. Unang Sunarno, Ketua Umum KASBI yang mewakili GEBRAK, menegaskan aksi ini berbeda dengan perayaan May Day Fiesta di Monas yang dihadiri Presiden Prabowo. Menurutnya, fokus GEBRAK adalah menyuarakan penderitaan buruh yang terabaikan.
"Situasi ini sungguh memprihatinkan," tegas Unang. "Banyak buruh yang hidup dalam penderitaan akibat sistem ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada mereka. PHK sepihak, PHK massal, upah rendah, dan pelanggaran hak-hak buruh menjadi pemandangan sehari-hari." Aksi ini menjadi suara lantang bagi mereka yang terpinggirkan, menuntut pemerintah segera bertindak.
Berikut 18 poin tuntutan GEBRAK yang disampaikan secara tegas dan terukur di depan Gedung DPR:
Related Post
- Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.
- Penghentian gelombang PHK dan penindasan serikat buruh.
- Penerapan upah layak nasional yang adil dan bermartabat, serta pencabutan PP 51 Tahun 2023.
- Penolakan sistem kerja kontrak, outsourcing, magang, dan kemitraan palsu, khususnya bagi driver online.
- Perlindungan buruh perempuan, penghentian pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, dan ratifikasi Konvensi ILO 190.
- Penyediaan Day Care anak yang terjangkau dan berkualitas, serta ruang laktasi bagi buruh perempuan.
- Penguatan perlindungan hak-hak buruh perkebunan sawit, pertanian, pertambangan, dan pekerja medis.
- Perlindungan hak-hak pekerja migran dan perikanan, serta ratifikasi Konvensi ILO 188.
- Pengangkatan guru dan pekerja honorer di pemerintahan menjadi PNS dengan gaji layak.
- Stabilisasi harga sembako dan barang lainnya, serta penolakan kenaikan harga BBM, listrik, dan tol.
- Penghentian represi dan kriminalisasi aktivis gerakan rakyat.
- Penolakan pemerintahan fasis dan militeristik, termasuk UU TNI, RUU Polri, dan revisi KUHAP.
- Pengembalian fungsi TNI dan Polri pada tugas profesionalnya.
- Mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
- Reforma agraria sejati dan penolakan sistem bank tanah.
- Keadilan ekologis, pelestarian lingkungan hidup, dan penolakan perampasan tanah rakyat.
- Pembangunan industri nasional yang kuat di bawah kontrol rakyat.
- Penegakan demokrasi sejati dan supremasi sipil.
Aksi ini menjadi momentum penting bagi buruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya. Bagaimana respon pemerintah terhadap tuntutan ini akan menjadi penentu arah kebijakan ketenagakerjaan ke depan dan menjadi sorotan tajam bagi publik. Perjuangan panjang buruh untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari selesai. Keberhasilan aksi ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespon tuntutan tersebut. Apakah pemerintah akan benar-benar mendengar jeritan hati rakyat pekerja? Kita tunggu saja.
Tinggalkan komentar