Lentera Pos- Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuat gebrakan dengan mengusulkan 40 nama tokoh untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Daftar nama tersebut mencakup tokoh-tokoh kontroversial seperti Presiden ke-2 RI, Soeharto, dan aktivis buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja, Marsinah. Usulan ini tentu memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat.
Lentera Pos- Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, secara resmi menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon. Penyerahan berkas ini menandai babak baru dalam proses seleksi pahlawan nasional yang panjang dan berliku.
Lentera Pos- Saifullah menjelaskan bahwa nama-nama yang diusulkan telah melalui proses pembahasan yang mendalam selama beberapa tahun terakhir. Beberapa nama bahkan telah memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, sementara yang lainnya baru diputuskan tahun ini. Selain Soeharto dan Marsinah, nama Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga masuk dalam daftar usulan.
Related Post
Lentera Pos- Proses pengusulan pahlawan nasional dimulai dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Usulan yang telah disetujui di tingkat daerah kemudian diteruskan ke gubernur dan akhirnya sampai di tangan Kemensos untuk dikaji lebih lanjut.
Lentera Pos- "Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama," ujar Saifullah.
Lentera Pos- Selain ketiga tokoh tersebut, beberapa nama lain yang turut diusulkan antara lain ulama kharismatik asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (mantan Gubernur Jakarta).
Lentera Pos- Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar sidang untuk membahas usulan 40 nama tersebut. Sidang akan melibatkan Tim Dewan Gelar dan akan mempertimbangkan hasil kajian, diskusi, dan seminar yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga.
Lentera Pos- "Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Fadli. Keputusan akhir mengenai pemberian gelar pahlawan nasional akan berada di tangan Presiden. Proses ini menjadi sorotan publik karena implikasi sejarah dan nilai yang terkandung di dalamnya. Informasi ini dilansir dari lenterapos.com.
Tinggalkan komentar