Lentera Pos- Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka tabir terkait kasus yang melibatkan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Ia mengakui bahwa kedua kasus tersebut lebih kental dengan nuansa politik, memicu perdebatan di kalangan pengamat hukum dan masyarakat. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik terhadap pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pras menjelaskan bahwa keputusan presiden didasari oleh pertimbangan politis yang kuat dalam kedua kasus tersebut. "Dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya," tegas Pras di kompleks parlemen, Senin (4/8).
Pemberian abolisi dan amnesti ini juga dikaitkan dengan semangat persatuan menjelang perayaan Kemerdekaan 17 Agustus. Pemerintah berharap langkah ini dapat meredakan tensi politik dan menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan. Meski demikian, Pras menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi. "Bukan berarti kita akan membiarkan praktik-praktik korupsi, tidak," imbuhnya.
Related Post
Mensesneg mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegaduhan politik dan fokus pada upaya membangun bangsa. Menurutnya, negara membutuhkan ketenangan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. "Kita butuh ketenangan untuk kita bisa membangun dan memperbaiki seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan energinya kita kurangi untuk hal-hal yang kurang produktif," pintanya.
Keputusan Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto diambil beberapa hari setelah keduanya divonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap, sementara Tom Lembong divonis 4,5 tahun dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016. Informasi ini dilansir dari lenterapos.com.
Tinggalkan komentar