lenterapos.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi telah menerbitkan regulasi terbaru terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi para pekerja di tengah dinamika kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah melakukan perubahan kedua atas aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi yang telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 ini menjadi landasan hukum utama mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi para buruh dan pekerja di seluruh Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan BSU ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan terjaganya daya beli pekerja, diharapkan aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan dengan stabil dan berkelanjutan.
Related Post
"Pemerintah berkomitmen memastikan kebijakan ini tepat sasaran agar dapat membantu pekerja dan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, seluruh proses pemberian bantuan akan dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan ketat yang telah ditetapkan," ujar Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta.
Lantas, siapa saja yang berhak menerima bantuan ini? Berdasarkan aturan terbaru, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Pertama, penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid. Kedua, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.
Selain itu, aspek penghasilan menjadi penentu utama. Batas maksimal gaji atau upah yang diperbolehkan untuk menerima BSU adalah Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Perlu dicatat bahwa gaji yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup upah pokok serta tunjangan tetap.
Bagi pekerja di daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penyesuaian. Batas upah akan mengikuti angka UMK setempat dengan sistem pembulatan ke atas. Hal yang sama berlaku bagi wilayah yang belum menetapkan UMK, di mana acuannya adalah UMP dengan mekanisme pembulatan serupa.
Namun, perlu diperhatikan bahwa bantuan ini tidak diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri. Untuk nominal bantuan, pemerintah akan menyalurkan dana sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Artinya, setiap pekerja yang memenuhi syarat akan menerima total bantuan sebesar Rp900 ribu yang dibayarkan secara sekaligus.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan penyaluran BSU. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, para pekerja disarankan untuk selalu memantau kanal resmi melalui situs bsu.kemnaker.go.id.
Tinggalkan komentar