Lentera Pos- Ruang digital, yang kini menjadi perpanjangan kehidupan masyarakat, menyimpan potensi konflik nilai dan norma. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), keresahan muncul akibat aktivitas grup media sosial yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan budaya lokal. Pemerintah daerah merespons dengan melaporkan grup-grup tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta berkoordinasi dengan kepolisian.
Negara Tak Tinggal Diam
Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak membiarkan ruang digital berjalan tanpa tata kelola. Namun, isu ini lebih dari sekadar penutupan akun. Pertanyaan besar muncul: bagaimana negara, masyarakat, dan platform digital berbagi peran menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan beradab?
Related Post
Batas Kebebasan dan Tanggung Jawab
Media sosial bekerja dengan logika keterbukaan, namun batas antara kebebasan berekspresi dan kepentingan sosial sering kabur. Di NTB, keresahan muncul karena pola komunikasi yang terbuka dan mudah diakses, termasuk oleh kelompok usia rentan. Konten asusila di ruang digital dianggap ancaman terhadap tatanan sosial.
Dilema Klasik Negara
Negara dihadapkan pada dilema: menjamin hak berekspresi, namun juga melindungi masyarakat dari konten yang merusak moral. Ruang digital tunduk pada regulasi yang sama dengan ruang publik lainnya. Pemerintah daerah fokus pada konten dan aktivitas yang melanggar ketentuan, bukan pada identitas personal, agar penanganan tidak menjadi persekusi sosial.
Orkestrasi Lintas Sektor
Pelibatan Kominfo dan kepolisian menunjukkan kesadaran bahwa pengelolaan ruang digital membutuhkan orkestrasi lintas sektor. Pemerintah daerah menjaga ketertiban sosial, sementara platform digital dan pemerintah pusat mengendalikan lalu lintas informasi.
Literasi Digital Jadi Kunci
Pengawasan digital harus dibarengi literasi digital yang kuat. Masyarakat perlu mampu memilah, melaporkan, dan tidak menyebarkan konten yang meresahkan. Pendidikan etika digital menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Sekolah, komunitas, dan keluarga berperan menanamkan kesadaran bahwa kebebasan di ruang digital datang bersama tanggung jawab sosial.
Jalan Tengah yang Beradab
Penanganan isu ini menuntut kehati-hatian. Penegakan hukum harus fokus pada konten dan aktivitas, bukan identitas personal. Penguatan literasi digital harus menjadi agenda jangka panjang, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Platform digital perlu lebih responsif terhadap laporan masyarakat.
Tanggung Jawab Bersama
Isu grup media sosial yang meresahkan adalah cermin tantangan Indonesia dalam mengelola ruang digital. NTB memberi contoh bagaimana negara hadir melalui jalur hukum, koordinasi, dan partisipasi publik. Ruang digital adalah milik bersama. Menjaganya tetap sehat adalah tanggung jawab semua pihak. Ketika negara bekerja dengan prosedur, masyarakat dengan kesadaran, dan platform dengan tanggung jawab, ruang digital menjadi wahana yang mendidik, memberdayakan, dan memperkuat kohesi sosial.
Tinggalkan komentar