Lentera Pos- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tengah berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui sinkronisasi pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), langsung turun tangan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen RI di Jakarta, Senin (24/11).
Dalam pertemuan penting ini, Kang DS didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Pemkab Bandung, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, serta Kepala Bapperida, Kepala BKAD, dan Kepala BKPSDM. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat koordinasi kebijakan pembiayaan tenaga pendidik, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Kang DS menyampaikan kondisi riil penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah pusat. Dukungan ini krusial untuk menjaga stabilitas dan kualitas tenaga pendidik, yang merupakan ujung tombak pendidikan. Penataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik adalah aspek strategis yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor.
Related Post
Kang DS juga memaparkan pandangannya mengenai penataan PPPK dan tenaga honorer, termasuk perlunya mekanisme pembiayaan dan pembinaan karier yang lebih terstruktur. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar dapat berjalan dengan optimal. "Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan," tegas Kang DS.
Sebagai langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan guru, Kang DS mengusulkan percepatan regulasi agar PPPK dapat menduduki jabatan strategis sesuai dengan kompetensi mereka. Selain itu, ia juga mendorong pembukaan kembali rekrutmen CPNS guru untuk menjamin ketersediaan tenaga pendidik secara berkelanjutan. Usulan ini akan dibahas secara nasional bersama kementerian terkait dan DPR RI.
Kang DS menambahkan bahwa kebijakan nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah, terutama terkait formasi tenaga pendidik dan rasio ideal guru di sekolah dasar. Pemkab Bandung siap menindaklanjuti hasil konsultasi ini sesuai dengan mekanisme dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan akan meneruskan aspirasi Pemkab Bandung kepada Komisi X DPR RI, Menteri Keuangan, dan MenPAN-RB. Ia memastikan bahwa pembahasan akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Kabar ini menjadi angin segar bagi para guru honorer di Kabupaten Bandung, yang menantikan peningkatan kesejahteraan dan kepastian karier. Pemkab Bandung menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan tenaga pendidik. Informasi ini dilansir lenterapos.com.
Tinggalkan komentar