Lentera Pos- Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan seruan mendesak kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau panjang tahun 2026. Prediksi musim kering yang ekstrem ini membawa potensi bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang harus diantisipasi sejak dini dengan langkah mitigasi terukur dan terkoordinasi.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Surabaya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya respons proaktif. Ia meminta para bupati dan wali kota segera menyusun rencana aksi konkret, memetakan wilayah rawan, memastikan distribusi air bersih yang efektif, dan memperkuat pemantauan titik api. "Materi dari narasumber sangat detail, bupati/wali kota bisa segera membuat plan of action tanpa menunggu bencana terjadi," ujarnya, menekankan urgensi tindakan preventif. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah, menggunakan air secara bijak, dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat.
Data menunjukkan, 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur selama periode 2022-2025 adalah bencana hidrometeorologi. Bahkan, pada triwulan pertama 2026 saja, tercatat 121 kejadian bencana, didominasi angin kencang dan banjir, yang telah menelan korban jiwa serta berdampak pada puluhan ribu kepala keluarga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kemarau 2026 di Jatim akan dimulai Mei, mencapai puncaknya pada Agustus, dan berpotensi berlangsung hingga 240 hari di beberapa zona musim. Kondisi ini bukan sekadar kekeringan biasa; ia meningkatkan risiko karhutla yang masif dan ancaman serius terhadap produktivitas pertanian, menuntut perhatian serius dari semua pihak.
Related Post
Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan strategi terpadu yang melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya mitigasi karhutla mencakup sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), respons cepat darat dan udara, rehabilitasi lahan, hingga penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air melalui waduk dan embung, pemetaan desa rawan, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, serta pompanisasi untuk mendukung ketahanan pangan.
Kesiapsiagaan Jawa Timur mendapat apresiasi dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati. Ia menyoroti keberhasilan mitigasi erupsi Semeru 2025 yang tidak menelan korban jiwa sebagai bukti nyata efektivitas persiapan Jatim. "Jawa Timur ini menjadi contoh, mari anggaran pra-bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar," pungkas Raditya, mendorong daerah lain untuk mengikuti jejak Jatim dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
Seruan Gubernur Khofifah ini menjadi pengingat krusial bahwa menghadapi ancaman iklim yang semakin kompleks membutuhkan kolaborasi multi-pihak dan tindakan preventif yang tak kenal lelah. Kesiapsiagaan hari ini adalah kunci untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan, memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Tinggalkan komentar