lenterapos.com – Palestina dengan tegas mengecam upaya untuk mengikis mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA. Mereka mempertegas bahwa institusi tersebut tetap menjadi jalur bantuan kemanusiaan yang sangat vital bagi jutaan rakyat Palestina di tengah krisis yang tak berkesudahan. Penolakan keras ini muncul setelah pernyataan kontroversial dari Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Rabu lalu.
Dewan Perdamaian tersebut, melalui akun media sosial X, secara mengejutkan menyatakan bahwa UNRWA "tidak memiliki tempat di Gaza yang baru." Mereka berdalih sedang membuka lembaran baru, meninggalkan pola ketergantungan kompleks pada bantuan dan konflik yang terus-menerus. Klaim ini sontak memicu reaksi keras dari otoritas Palestina yang melihatnya sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan bantuan esensial.
Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya menegaskan peran tak tergantikan UNRWA. Badan ini menjadi tulang punggung dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan darurat di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Tak hanya itu, UNRWA juga vital bagi kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga yang menampung jutaan pengungsi Palestina.
Related Post
Kementerian tersebut menekankan bahwa UNRWA didirikan di bawah mandat PBB dan beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Mereka menyambut baik kinerja badan tersebut dan menyerukan kelanjutan operasinya, menyebut UNRWA sebagai institusi yang "tak bisa diganti" dan "pilar utama stabilitas" di kawasan.
Palestina menolak keras setiap langkah yang berupaya melemahkan mandat UNRWA tanpa terlebih dahulu mengatasi akar penyebab masalah pengungsi Palestina. Mereka mempertegas bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat menggantikan hak-hak asasi tak terpisahkan rakyat Palestina, termasuk hak-hak pengungsi yang dijamin oleh Resolusi 194 Majelis Umum PBB.
Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Palestina juga menolak terminologi yang berupaya memecah belah geografi dan identitas Palestina. Mereka menegaskan kembali bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina yang diduduki. Pernyataan itu juga memperjelas bahwa warga Palestina adalah satu bangsa, baik yang berada di Jalur Gaza, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, maupun di diaspora.
Pemerintah Palestina menyerukan kepada semua negara, lembaga, dan organisasi internasional untuk menghormati mandat, hak istimewa, dan kekebalan UNRWA sesuai dengan hukum internasional. Mereka juga meminta perlindungan penuh terhadap institusi tersebut, termasuk personel dan fasilitasnya, hingga tercapainya solusi yang adil dan langgeng untuk masalah pengungsi Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
Dewan Perdamaian AS sendiri didirikan pada Januari 2026 atas perintah Trump sebagai bagian dari upaya untuk mencapai penyelesaian damai di Gaza. Pertemuan perdana dewan ini tentang Gaza diadakan pada 19 Februari di Institut Perdamaian AS di Washington, di bawah kepemimpinan Trump. Inisiatif ini merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB dari November lalu.
Patut diingat, dengan dukungan AS, Israel melancarkan perang genosida di Gaza sejak Oktober 2023. Konflik brutal ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi peran UNRWA yang kini terancam.
Tinggalkan komentar