Kawasan Makam Sunan Ampel di Surabaya bukan sekadar destinasi ziarah biasa melainkan jantung perjumpaan budaya perdagangan dan spiritualitas. Namun belakangan ini gema keluhan dari para pengunjung setia mulai meresahkan. Rasa tidak nyaman akibat kehadiran sejumlah tunawisma muda dan peminta-minta di sekitar area suci ini menjadi sorotan utama. Persoalan ini bukan lagi sekadar urusan ketertiban semata namun telah menyentuh inti kualitas ruang publik dan pengalaman berharga para tamu suci.
Aduan demi aduan terus mengalir melalui saluran pengaduan Lapor Cak Eri milik Pemerintah Kota Surabaya. Isinya beragam mulai dari praktik meminta-minta yang dianggap memaksa hingga modus berpura-pura membantu menyeberangkan jalan lalu menagih uang dengan cara yang kurang etis. Bahkan ada laporan mengenai beberapa individu yang secara terang-terangan mengikuti para peziarah menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu kekhusyukan ibadah. Perilaku semacam ini secara fundamental mengubah persepsi masalah dari sekadar kemiskinan menjadi isu serius terkait kenyamanan dan ketenteraman publik.
Menyikapi gelombang keresahan ini Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP segera diturunkan untuk memperketat pengawasan. Namun upaya penertiban ini tidak boleh berhenti pada tindakan represif semata. Pertanyaan yang lebih mendalam harus muncul mengapa mereka terus kembali setelah ditertibkan dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka setelah dijangkau. Mencari akar permasalahan adalah kunci untuk solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Related Post
Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah merancang skema penanganan yang komprehensif. Satpol PP berkoordinasi erat dengan Dinas Sosial untuk mengidentifikasi dan menangani para peminta-minta berdasarkan usia dan asal daerah. Individu dewasa yang teridentifikasi sebagai warga Surabaya akan diarahkan ke Lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos untuk pendataan pembinaan dan rehabilitasi. Sementara itu anak-anak di bawah umur akan mendapatkan penanganan khusus di unit pembinaan yang lebih sesuai dengan kondisi psikologis mereka. Bagi mereka yang berasal dari luar kota koordinasi akan dilakukan untuk memfasilitasi pemulangan ke daerah asal masing-masing.
Lebih jauh Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Liponsos Keputih memiliki mandat penting dalam rehabilitasi sosial bagi gelandangan pengemis pengamen dan anak jalanan. Dinas Sosial Surabaya juga menegaskan bahwa proses penjangkauan tidak hanya berhenti pada penertiban fisik. Melainkan mencakup asesmen mendalam pendataan akurat dan pemberian pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi unik setiap individu yang dijangkau. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa penanganan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik.
Dengan demikian menjaga kawasan Sunan Ampel tetap menjadi tempat yang sakral dan nyaman bagi semua peziarah membutuhkan pendekatan yang seimbang antara penegakan tata tertib dan sentuhan kemanusiaan. Tantangan ini menuntut kolaborasi berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa keindahan spiritual dan ketenangan Ampel tidak terganggu oleh persoalan sosial yang kompleks.
Tinggalkan komentar