lenterapos.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan hunian di ibu kota. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana besarnya untuk meninjau kawasan Gambir, Jakarta Pusat, guna menjajaki potensi pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat luas.
Kunjungan lapangan ini direncanakan berlangsung pada Senin siang. Menariknya, proyek ambisius ini tidak akan berjalan sendirian. Maruarar menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng dua raksasa negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk mewujudkan hunian vertikal yang terintegrasi.
"Besok saya akan meninjau ke Gambir bersama BRI dan juga pihak Kereta Api. Mohon doanya, kami sedang berupaya untuk mulai membangun rumah susun bagi rakyat," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta.
Fokus utama pemerintah dalam proyek ini adalah pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini mengedepankan integrasi antara tempat tinggal dengan akses transportasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berpindah dari rumah menuju tempat kerja atau aktivitas lainnya tanpa terkendala jarak dan kemacetan.
Salah satu contoh sukses yang menjadi acuan adalah pengembangan hunian TOD di kawasan Manggarai. Keberhasilan proyek di Manggarai, yang lokasinya sangat dekat dengan stasiun kereta api, telah membuktikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan hunian yang menawarkan konektivitas tinggi. Maruarar berharap pola pembangunan seperti di Manggarai ini dapat direplikasi di berbagai titik strategis lainnya di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia.
Untuk mendukung keterjangkauan harga, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan aset-aset milik negara sebagai lokasi pembangunan rusun subsidi, terutama di wilayah perkotaan yang lahannya sangat terbatas.
Dari sisi pembiayaan, dukungan sektor perbankan menjadi kunci utama. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang sangat ringan. Masyarakat akan ditawarkan tenor pinjaman hingga 40 tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen hingga lunas.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa skema jangka panjang ini dirancang khusus untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah agar bisa memiliki hunian di tengah kota. Dengan cicilan yang lebih terjangkau dan kepastian bunga, masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan fluktuasi ekonomi yang dapat memberatkan pembayaran bulanan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, penyedia transportasi, dan lembaga keuangan, diharapkan krisis hunian di Jakarta dapat teratasi, sekaligus menciptakan ekosistem perkotaan yang lebih efisien dan manusiawi.
Tinggalkan komentar