lenterapos.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, untuk segera menindaklanjuti proses administrasi bantuan pascagempa. Langkah ini diambil menyusul telah selesainya seluruh rangkaian proses verifikasi terhadap kerusakan hunian milik warga yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah tersebut.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menegaskan bahwa penetapan Surat Keputusan (SK) bagi calon penerima bantuan stimulan harus segera dilakukan secara bertahap. Menurutnya, percepatan penerbitan SK ini merupakan kunci utama agar program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan dapat segera dilaksanakan tanpa penundaan lebih lanjut.
"Saat ini kami dapat sampaikan bahwa verifikasi perumahan yang rusak sudah selesai," ujar Berton saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Related Post
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh Direktorat Pengendalian Operasi BNPB, skala kerusakan bangunan di tujuh kabupaten/kota di Flores tergolong cukup masif. Hasil validasi di lapangan menunjukkan terdapat sebanyak 5.964 unit rumah yang mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan serius agar warga dapat segera kembali ke hunian yang layak.
Selain kategori rusak berat, data BNPB juga mencatat ribuan unit rumah lainnya mengalami kerusakan pada tingkat yang berbeda. Tercatat sebanyak 15.346 unit rumah masuk dalam kategori rusak sedang, sementara untuk kategori kerusakan ringan mencapai angka 30.423 unit. Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak sosial dan ekonomi yang harus segera dipulihkan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Menyikapi tuntasnya validasi data tersebut, BNPB mendorong pemerintah daerah agar tidak menunda-nunda dalam melengkapi dokumen persyaratan permohonan bantuan stimulan. Kelengkapan administrasi ini sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi seluruh kategori kerusakan, mulai dari yang ringan hingga berat.
Tak hanya soal perumahan, BNPB juga meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk mengambil peran aktif dalam mengawal penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Proses ini harus dilakukan secara paralel dengan memanfaatkan data verifikasi yang telah tervalidasi sebelumnya.
"Kawal kabupaten dalam penyusunan Jitupasna-nya maupun R3P secara paralel dengan memanfaatkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah tervalidasi, serta melengkapi data kerusakan pada sektor lainnya baru jalan," tambah Berton.
Langkah akselerasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di Flores. Dengan percepatan dokumen pendukung, diharapkan proses pemulihan infrastruktur dan sektor-sektor vital lainnya di daerah terdampak dapat berjalan lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan warga terdampak bencana.
Tinggalkan komentar