S&P Puji Indonesia Tapi Ada Peringatan Keras Pemerintah Wajib Tahu

S&P Puji Indonesia Tapi Ada Peringatan Keras Pemerintah Wajib Tahu

lenterapos.com – Kepercayaan pasar terhadap aset domestik Indonesia kini menjadi sorotan utama setelah lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings mengafirmasi peringkat kredit negara ini pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil keputusan ini sontak memicu sentimen positif terutama bagi nilai tukar rupiah yang terus menghadapi gejolak ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya tensi geopolitik namun di balik apresiasi tersebut seorang ekonom terkemuka memberikan peringatan penting kunci keberlanjutan stabilitas ini bukan hanya arah kebijakan yang krusial melainkan kualitas eksekusi kebijakan itu sendiri menjadi penentu utama.

Irman Faiz Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk menegaskan pandangannya usai acara Media Luncheon HUT ke-70 Danamon di Jakarta Selasa lalu Faiz menjelaskan bahwa analisis S&P kini lebih menyoroti implementasi kebijakan daripada sekadar arahnya ini berarti pemerintah harus lebih cermat dalam menjalankan setiap program agar kepercayaan pasar tetap terjaga dengan baik.

S&P Puji Indonesia Tapi Ada Peringatan Keras Pemerintah Wajib Tahu
Gambar Istimewa : img.antaranews.com

Afirmasi peringkat kredit tersebut menunjukkan transformasi kebijakan Indonesia mendapat penilaian positif dari dunia internasional namun keberlanjutan sentimen positif ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan program secara konsisten dan tetap berada dalam koridor kehati-hatian Faiz menekankan pemerintah perlu menjaga defisit anggaran tetap di bawah batas tiga persen terhadap produk domestik bruto PDB sekaligus memastikan kebijakan belanja didukung penerimaan negara yang memadai.

COLLABMEDIANET

Kepatuhan pada disiplin fiskal kini menjadi prinsip tak tergoyahkan bagi pemerintah batasan-batasan yang dipantau ketat oleh lembaga pemeringkat harus menjadi rambu peringatan agar kebijakan fiskal dijalankan dengan penuh kehati-hatian pelebaran defisit memang dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja namun pemerintah perlu mewaspadai risiko penerimaan negara yang lebih rendah dari target apabila perekonomian global melemah dan pengumpulan pajak domestik tidak sesuai perkiraan.

Risiko tersebut dapat memicu rasionalisasi belanja sehingga mengurangi kemampuan fiskal dalam menopang pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026 pemerintah harus memastikan penerimaan pajak dan penerimaan negara sesuai target baru sehingga belanja untuk mendorong pertumbuhan pada semester kedua tetap dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran.

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN 2026 mencapai Rp7343 triliun atau 285 persen terhadap PDB angka ini lebih lebar dibandingkan target awal APBN sebesar 268 persen proyeksi tersebut antara lain dipengaruhi realisasi belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp39424 triliun atau 1026 persen dari pagu sementara itu realisasi defisit sepanjang semester I 2026 tercatat Rp1965 triliun atau 076 persen terhadap PDB pemerintah menyatakan posisi ini masih berada dalam batas aman dan terkendali.

S&P memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 51 persen pada 2026 dan tetap berada di kisaran lima persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang lembaga tersebut juga memperkirakan pemerintah akan mempertahankan batas defisit tiga persen terhadap PDB sebagai jangkar kebijakan fiskal pemerintah sendiri menyatakan akan memperkuat kualitas dan kepastian implementasi kebijakan secara menyeluruh.

S&P menilai peluang kenaikan peringkat dapat terbuka apabila terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal termasuk peningkatan penerimaan negara penurunan biaya pembiayaan serta stabilitas nilai tukar Faiz menambahkan bauran kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar tidak dapat hanya bertumpu pada langkah moneter kebijakan fiskal tata kelola dan pelaksanaan program transformasi juga perlu berjalan selaras dan saling mendukung.

Fundamental ekonomi Indonesia masih kuat secara struktural sedangkan sejumlah gangguan yang muncul dalam masa transisi kebijakan cenderung bersifat siklikal S&P juga sudah mengeluarkan analisanya dan menyampaikan bahwa distorsi-distorsi kebijakan dan sentimen negatif ini sifatnya siklikal tapi secara struktural Indonesia itu masih cukup kuat dan itu memberikan support positif juga untuk domestik aset Faiz menekankan pemerintah perlu menjaga kredibilitas APBN mengoptimalkan penerimaan dan memastikan belanja produktif terlaksana secara efektif agar afirmasi peringkat kredit dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikuti kami :

Tinggalkan komentar