Lentera Pos- Setelah melalui gejolak internal yang cukup menyita perhatian publik, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, akhirnya mencapai titik temu. Sebuah kesepakatan penting berhasil dicapai, menandai babak baru dalam dinamika organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini. Perjanjian damai tersebut terjalin usai keduanya menghadiri Rapat Konsultasi Syuriyah bersama para Mustasyar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (25/12).
Gejolak di tubuh PBNU sebelumnya memuncak ketika Rais Aam KH Miftachul Akhyar merekomendasikan Gus Yahya untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum. Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta pada 20 November lalu. Situasi semakin meruncing saat Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember di Hotel Sultan Jakarta memutuskan menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU, mengisi sisa masa jabatan hingga Muktamar 2026.
Kini, angin segar berhembus kencang di tengah-tengah Nahdliyin dengan tercapainya dua poin utama kesepakatan bersejarah ini.
Related Post
Pertama, Rais Aam KH Miftachul Akhyar secara resmi menerima permohonan maaf dari Gus Yahya terkait insiden pengundangan Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU). Isu ini sempat menjadi sorotan tajam, mengingat Berkowitz dianggap memiliki afiliasi dengan jaringan zionisme internasional, sebuah pandangan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta Muqaddimah Qanun Asasi NU. Katib Aam PBNU, Prof Moh Nuh, yang turut menyampaikan informasi ini, menjelaskan bahwa Gus Yahya mengakui kekurangcermatan dan kecerobohannya dalam masalah tersebut. Penerimaan maaf ini, menurut Nuh, mencerminkan tradisi NU yang mengedepankan akhlak mulia, tabayun, dan penyelesaian masalah secara arif demi menjaga kebersamaan dan keutuhan organisasi.
Poin kedua yang tak kalah krusial adalah kesepakatan untuk segera menyelenggarakan muktamar pada tahun mendatang. Dalam pernyataan resmi yang diunggah di NU Online, disebutkan bahwa Ketua Umum dan Rais Aam, dengan bimbingan para masyayikh sepuh NU dan mustasyar, telah bersepakat untuk menggelar "muktamar bersama yang legitimate sesegera mungkin". Langkah konkret akan segera diambil dengan pembentukan panitia khusus yang bertugas merumuskan detail waktu, lokasi, dan teknis pelaksanaan muktamar. Keputusan akhir mengenai aspek-aspek tersebut akan ditentukan bersama oleh Ketua Umum dan Rais Aam melalui panitia yang dibentuk.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi penanda berakhirnya friksi internal dan mengembalikan fokus PBNU pada misi utamanya dalam melayani umat dan bangsa, sembari menanti agenda muktamar yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan.
Tinggalkan komentar