Lentera Pos- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, membocorkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Pengumuman ini, menurut Andi Gani, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sejumlah organisasi serikat pekerja dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9). Informasi ini disampaikan Andi Gani dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin malam. Kehadiran DKBN, yang akan memiliki kedudukan setara kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, menandai langkah signifikan dalam perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Lebih mengejutkan lagi, DKBN juga akan membentuk Satgas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Andi Gani menegaskan, "Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung. Dewan Kesejahteraan Perlindungan (Buruh) Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua, Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri." Pernyataan ini menguatkan kabar sebelumnya yang menyebutkan persetujuan Prabowo atas pembentukan DKBN dan Satgas PHK, terutama setelah peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) lalu.
Andi Gani, yang didampingi Said Iqbal, mengungkapkan bahwa enam tokoh buruh telah dipertimbangkan untuk mengisi DKBN. Namun, mereka menolak tawaran jabatan setingkat menteri. "Kami tidak mencari jabatan, kami bersedia masuk Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, tetapi tidak mau jadi pejabat tinggi negara, cukup kami berbakti kepada negara, tidak perlu digaji. Jadi semacam forum saja," tegas Andi Gani. Said Iqbal pun senada, menyatakan para pimpinan serikat buruh lebih cocok berperan sebagai penasihat dalam DKBN, bukan sebagai pejabat negara.
Related Post
Kabar terbaru yang tak kalah menarik adalah, Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan hukum DKBN telah ditandatangani Presiden Prabowo. Said Iqbal memperkirakan pengumuman resmi struktur dan anggota DKBN akan dilakukan dalam waktu paling lama dua minggu ke depan. "Struktur DKBN-nya sudah ditandatangani oleh Presiden dalam bentuk Keppres. Siapa yang mengisinya, belum (ditentukan). Mungkin tadi perkiraan seminggu dua minggu ini (diumumkan)," ungkap Said Iqbal. Pengumuman ini tentu dinantikan dengan penuh harap oleh para pekerja di Indonesia, mengingat peran krusial DKBN dalam melindungi hak dan kesejahteraan mereka.
Tinggalkan komentar