lenterapos.com – Rencana besar TNI Angkatan Darat untuk membangun Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XXVI/Mataram di wilayah Godean, Kabupaten Sleman, kini tengah menjadi perhatian serius. Proyek strategis ini tidak hanya sekadar pembangunan fisik bangunan militer, tetapi juga melibatkan proses tata kelola lahan yang kompleks di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Menanggapi rencana tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan pernyataan tegas terkait legalitas dan prosedur pemanfaatan lahan. Sultan menekankan bahwa meskipun pemerintah tidak keberatan dengan rencana pembangunan markas militer tersebut, seluruh prosesnya wajib tunduk pada aturan hukum dan administrasi yang berlaku di Indonesia.
Dalam pertemuan silaturahmi dengan Pangdam XXVI/Mataram di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sultan menegaskan bahwa tidak boleh ada langkah yang melompati prosedur resmi. Menurutnya, pemanfaatan lahan untuk kepentingan negara, termasuk untuk markas komando, harus melalui mekanisme birokrasi yang transparan dan terstruktur.
"Tidak ada masalah dengan pemanfaatan lahan untuk Makodam tersebut. Namun, hal itu tetap harus melewati proses administrasi yang berlaku. Itu poin utamanya," ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada awak media.
Lebih lanjut, Sultan menjelaskan bahwa koordinasi harus dilakukan secara berjenjang. Proses ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Sleman hingga ke tingkat pemerintah kalurahan atau desa setempat, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Ia juga memberikan perbandingan bahwa proses pembangunan markas kepolisian (Polda DIY) pun mengikuti pola yang serupa, di mana keterlibatan pemerintah daerah dan desa sangat krusial dalam penyelesaian administrasi lahan.
Di sisi lain, Pangdam XXVI/Mataram, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Drajad Brima Yoga, memaparkan gambaran awal mengenai skala proyek ini. Ia menyebutkan bahwa kawasan Godean telah direncanakan sebagai lokasi pembangunan dengan kebutuhan lahan yang cukup luas, yakni sekitar sembilan hektare.
Lahan seluas itu nantinya tidak hanya akan digunakan untuk gedung markas komando saja. Rencana pengembangan mencakup kompleks badan pelaksana (Balak) serta penyediaan fasilitas perumahan bagi personel militer yang bertugas di sana. Namun, Mayjen Drajad menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap awal dan belum melakukan tindakan fisik di lapangan.
"Kami masih memerlukan survei lokasi yang mendalam, penyusunan perencanaan yang matang, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan. Itulah prosedur yang kami jalankan," jelas Pangdam.
Ia juga menambahkan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melaporkan rencana ini kepada Ngarsa Dalem (Gubernur DIY) sebagai bentuk penghormatan dan koordinasi wilayah. Pembangunan Makodam XXVI/Mataram sendiri merupakan bagian dari kebijakan strategis TNI AD untuk menambah enam Kodam baru di seluruh Indonesia, yang rencananya akan diresmikan pada peringatan HUT ke-81 TNI mendatang.
Tinggalkan komentar