Lentera Pos- Polemik mengenai dugaan penahanan kontainer berisi bantuan kemanusiaan yang krusial bagi korban bencana di Aceh Tamiang di Medan telah ditepis tegas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Kabar yang sempat viral di berbagai platform media sosial ini memicu kekhawatiran publik, namun Pemprov Sumut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan tidak ada upaya penghambatan penyaluran bantuan vital tersebut.
Isu ini mencuat setelah sebuah video daring menarasikan bahwa BPBD Sumut dan PT Pelni menuntut pembayaran administrasi senilai Rp1,2 juta per kontainer sebelum mengizinkan pengeluaran logistik. Klaim tersebut sontak menimbulkan pertanyaan besar di tengah urgensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, pada Minggu (28/12/2025), secara eksklusif kepada lenterapos.com, menegaskan, "Pemprov Sumut tidak pernah menahan bantuan dari pihak mana pun, termasuk logistik yang dikirimkan oleh relawan asal Malang, Jawa Timur, bernama Gimbal Alas." Pernyataan ini sekaligus menepis tudingan yang beredar luas di masyarakat.
Related Post
Tuahta kemudian menjelaskan akar permasalahan yang sebenarnya lebih kompleks dari sekadar penahanan. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur sebelumnya telah berkoordinasi untuk mengirimkan 10 kontainer bantuan. Namun, setibanya di Pelabuhan Medan, jumlah kontainer yang terdaftar justru mencapai 12 unit. "Dua kontainer tambahan ini, yang tidak terdaftar dalam koordinasi awal, ternyata adalah milik relawan Gimbal Alas yang secara spesifik ditujukan untuk Aceh Tamiang," jelas Tuahta. Situasi ini, lanjutnya, menciptakan kendala prosedural di PT Pelni yang memiliki regulasi tersendiri terkait penerimaan dan pengeluaran barang, termasuk permintaan pembayaran biaya administrasi untuk seluruh 12 kontainer tersebut. Ini bukan tentang penolakan, melainkan sebuah miskoordinasi logistik yang tak terduga di lapangan.
Menyadari urgensi situasi, Pemprov Sumut, melalui Tuahta, berinisiatif untuk menanggung biaya administrasi tersebut demi mempercepat proses pengeluaran bantuan dari pelabuhan. "Kami berupaya agar bantuan segera bisa disalurkan," ujarnya. Namun, tantangan lain muncul: relawan Gimbal Alas yang seharusnya menerima dan mendistribusikan bantuan tersebut sudah berada di Aceh Tamiang.
Untuk mengatasi hambatan ini, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan rekan-rekan relawan Gimbal Alas yang masih berada di Medan agar bantuan dapat segera dialihkan dan didistribusikan. Selain itu, sebuah pertemuan penting dengan pihak PT Pelni dijadwalkan pada hari berikutnya untuk mencari solusi komprehensif dan memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan di masa mendatang, sehingga insiden serupa tidak terulang dan bantuan dapat sampai tepat waktu kepada yang membutuhkan.
Tinggalkan komentar